Good Governance Brief: Peran DPRD dalam Meningkatkan Otonomi Daerah dan Tata Pemerintahan yang Baik

Tinjauan ini memotret bagaimana DPRD membuka diri kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan bagi penyusunan kebijakan publik dan pengawasannya, menggambarkan peran dan fungsi DPRD, isu-isu penting, tantangan dan peluang bagi penguatan peran DPRD sebagai pendukung otonomi daerah dan tata pemerintahan yang baik. Dikemukakan pula peluang bagi peningkatan keterlibatan warga dalam penyusunan kebijakan oleh DPRD, serta usulan untuk langkah selanjutnya berdasarkan rekomendasi dari konferensi nasional yang diselenggarakan LGSP pada bulan November 2007.

Lebih Lanjut.............

Silahkan Download
Good Governance Brief: Peran DPRD dalam Meningkatkan Otonomi Daerah dan Tata Pemerintahan yang Baik

Penulis: LGSP

Good Governance Brief: Peran DPRD dalam Meningkatkan Otonomi Daerah dan Tata Pemerintahan yang Baik

Tinjauan ini memotret bagaimana DPRD membuka diri kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan bagi penyusunan kebijakan publik dan pengawasannya, menggambarkan peran dan fungsi DPRD, isu-isu penting, tantangan dan peluang bagi penguatan peran DPRD sebagai pendukung otonomi daerah dan tata pemerintahan yang baik. Dikemukakan pula peluang bagi peningkatan keterlibatan warga dalam penyusunan kebijakan oleh DPRD, serta usulan untuk langkah selanjutnya berdasarkan rekomendasi dari konferensi nasional yang diselenggarakan LGSP pada bulan November 2007.

Lebih Lanjut.............

Silahkan Download
Good Governance Brief: Peran DPRD dalam Meningkatkan Otonomi Daerah dan Tata Pemerintahan yang Baik

Penulis: LGSP

Pengawasan DPRD Terhadap Pelayanan Publik

Buku berisikan panduan selangkah demi selangkah bagi DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik. Bab awal dimulai dengan pemahaman tentang tanggungjawab DPRD terhadap pelayanan publik yang adil dan berkualitas serta kerangka hukumnya. Bab-bab selanjutnya berisi antara lain tentang: ruang lingkup pengawasan, prosedur dan mekanisme pengawasan serta pertanggungjawaban atas hasil pengawasan.

Lebih Lanjut.............

Silahkan Download
Pengawasan DPRD Terhadap Pelayanan Publik

Penulis: LGSP

PERDA KESPRO KABUPATEN TASIKMALAYA

Di Kabupaten Tasikmalaya, pada tahun 2010 memiliki issue strategis yang diusung yaitu mengenai upaya pengendalian penduduk, hal ini sejalan dengan mandat dari Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi yang telah ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 2009 dan merupakan Hak Inisiatif DPRD Kab. Tasikmalaya serta difasilitasi oleh Forum Parlemen Untuk Kependudukan dan Pembangunan Indonesia, karena dalam Perda kesehatan reproduksi tersebut diatur diatur mengenai upaya pengendalian dan peningkatan kualitas penduduk, walaupun hanya dalam aspek mikro menengai Kesehatan Reproduksi. Namun perjuangan belumlah berakhir, karena yang terpenting adalah bagaimana Implementasi dari Peraturan Daerah Tentang Kesehatan Reproduksi tersebut baik implementasi kegiatannya maupun implementasi penganggaran yang pro terhadap Kesehatan Reproduksi, sehingga Perda Kesehatan Reproduksi yang telah ditetapkan akan memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya terhadap Masyarakat Kab. Tasikmalaya, khususnya di bidang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi dan Kependudukan

Download Perda Kespro No 9 Tahun 2000