DPRS-USAID Latih 50 Anggota DPRD Makassar (8 Maret 2010).

Makassar (Berita Kota Makassar). Upaya untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD Kota Makassar terus dilakukan. Pekan lalu, 50 Legislator mengikuti lokakarya peningkatan kapasitas fungsi-fungsi DPRD.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu, 3-5 April 2010, disponsori oleh DRSP dan USAID, dan berlangsung di Gedung DPRD Kota Makassar, Jl AP Pettarani. Anggota Dewan cukup antusias mengikutinya.
Menurut Syamsuddin Alimsyah, Fasilitator DRSP, pelatihan atau lokakarya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas anggota Legislatif dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat.
Menurut dia, ada tiga fungsi wakil rakyat, yakni fungsi pengawasan (controling), anggaran (budgeting) dan fungsi legislasi (legislative). “Selama ini, ketiga fungsi ini belum berfungsi maksimal,” katanya.
Koordinator Kopel (Komite Pemantau Legislatif) Makassar, Muh Ramli, menambahkan, kegiatan tersebut mendapat respon yang luar biasa dari seluruh anggota legislatif yang hadir.
“Apa yang dilakukan merupakan hal yang baru dan belum didapatkan bagi anggota Dewan yang baru pertama kali duduk di legislatif. Banyak hal yang baru didapatkan,” ujar Ramli.
Diantara materi yang dipaparkan, menurut dia, terkait penyusunan peraturan daerah (Perda), penyusunan dan pembahasan APBD, dan bagaimana menjalankan tiga fungsinya sebagai wakil rakyat.
Sementara pemateri atau nara sumber adalah pakar-pakar yang memiliki kemampuan dalam penyusunan APBD dan Perda serta lainnya. “Pakar yang berkompeten di bidangnya,” katanya.
Diantara pemateri adalah Hans Antlov dari Usaid, Prof Dr Fadly dari Universitas Sumatera Utara, Himawan (Instruktur Pelatihan Legislatif di Depdagri), Ismail Amir (Pakar dalam Penyusunan dan Pengawasan APBD).
Ketua DPRD Makassar, HI Adnan Mahmud, mengakui, kegiatan yang diikuti seluruh anggota Dewan ini sangat besar manfaatnya. Alasannya, banyak hal baru yang bisa didapatkan terkait fungsi dan tugasnya sebagai anggota legislatif.
“Sangat bagus kegiatan ini untuk peningkatan kualitas anggota DPRD kita. Apalagi, tidak ada sedikitpun anggaran dari APBD yang diambil, karena seluruhnya didanai dari USAID dan RSDP,” ungkap HI Adnan Mahmud.

Sumber:
http://www.beritakotamakassar.com/index.php?option=read&newsid=39977